Pengaruh Penilaian PMPRB terhadap Tunjangan Daerah
Jumat, 09 April 2021

Payakumbuh - DISHUB (07/04) Berdasarkan surat undangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 700/474/Insp-LK/IV2021 tanggal 1 April 2021 mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampel di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Adapun OPD yang diundang merupakan OPD sampel sebanyak 18 OPD.
 
Bimtek yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pada pukul 08.00 WIB di aula Hotel Mangkuto. Adapun pembahasan bimtek ini mengenai teknis pengisian PMPRB dan memberi informasi betapa pentingnya PMPRB ini untuk masing-masing OPD dan lingkungan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Narasumber didatangkan langsung dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat  yang selanjutnya akan dibimbing oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota kepada masing-masing OPD untuk detail pengisian penilaian mandiri tersebut.
 
Diharapkan dengan adanya PMPRB ini Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mendapatkan hasil yang terbaik dalam hal ini disebut dengan nilai Reformasi Birokrasi (RB). Ketika masing-masing OPD mempunyai nilai RB yang baik maka penilaian pemerintah kabupaten akan baik pula, dan hal tersebut akan mempengaruhi tunjangan daerah, seperti yang dikatakan oleh narasumber. Tak hanya itu, daerah yang mempunyai nilai RB yang baik akan mendapatkan penghargaan sebagai daerah yang menjalankan reformasi birokrasi yang baik. (Ht)
 
 


 

Payakumbuh - DISHUB (07/04) Based on an invitation letter from the Regional Secretariat of Lima Puluh Kota, Number: 700/474 / Insp-LK / IV2021 dated April 1st, 2021, inviting several sample offices in Lima Puluh Kota to carry out Technical Guidance for Implementation of Self-Assessment Bureaucratic Reform (PMPRB). The invited offices were 18 sample offices. Technical Guidance which will be carried out on Wednesday, April 7th, 2021 at 08.00 WIB in the hall of the Mangkuto Hotel. As for the discussion of this technical guidance regarding the technicality of filling out the PMPRB and providing information on how important this PMPRB is for each offices within government environment of Lima Puluh Kota. Resource persons were brought directly from the Inspectorate of West Sumatra Province who would then be guided by the Inspectorate of Lima Puluh Kota to each offices for details of filling out the self-assessment. It is hoped that with this PMPRB, the Lima Puluh Kota district can get the best results, in this case the value of Bureaucratic Reform (RB). When each offices has a good Bureaucratic Reform value, then the district government's assessment will be good too and this will affect regional allowances, as said by the source. Not only that, regions that have good Bureaucratic Reform values will get awards as regions that carry out good bureaucratic reform.