Tanjung Pati - Dishub (25/09) pukul 09.00 WIB bertempat di ruang rapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota diadakan rapat koordinasi persiapan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang dihadiri oleh enam (6) Tim, yaitu dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota, Polri, TNI, ditambah dengan petugas-petugas Panwas dan PPK disetiap Nagari / Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. 

 

Rapat yang berlangsung pada hari itu membahas mengenai teknis pelaksanaan seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) paslon. Bagi paslon yang memiliki Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) seluruhnya akan dibongkar atau diturunkan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian Bawaslu berharap bagi paslon untuk mematuhi aturan mengenai Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya.

 

Sedangkan sesuai dengan Tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, Dishub hanya dibebankan hanya pada pengendalian Lalu Lintas pada pengamanan dan penertiban penindakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan tersebut. (RY)

 

Friday, September 25^th, 2020 at 09.00 WIB, at the meeting room of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Lima Puluh Kota Regency, a coordination meeting for the preparation of campaign props was held which was attended by six teams, from the Transportation Departement, Election Supervisory Agency (Bawaslu) of, General Election Commission (KPU), Police, army, and adittion supervisory committee and PPK officers in every Nagari / Sub-district in Lima Puluh Kota Regency.

 

The meeting that took place that day, discussed the technical implementation of all candidate pairs' Campaign Props. Candidates who have Campaign Props that are not in accordance with the General Election Commission Regulations will all be dismantled or lowered in accordance with the Standard operating procdures that has been determined previously. Thus, Bawaslu hopes that candidate pairs will comply with the rules regarding Campaign Props that have been determined by the previous General Election Commission.

 

Meanwhile, in accordance with the main duties and functions of the Transportation Departement of the lima puluh kota Regency, the Transportation Departement is only charged with controlling traffic in securing and controlling the enforcement of campaign props that do not comply with these regulations.